QUO VADIS NEGARA ? - James Personal Blog's

QUO VADIS NEGARA ?

Negara Kaya Di Bawah Kepemimpinan Sistem Dan Politisi Kejam

Negara adalah gejala modern, yang diperlukan oleh manusia modern untuk mengorganisir kehidupan bersama secara modern. Sebagaimana yang diuraikan oleh Anthony Giddens (The Nation – State and Violence, 1985).

Opini.! Keberadaan tentang Negara
Keberadaan Negara dan Quo Vadis? [James Editor]
Dalam kerangka pemikiran modernitas ini, salah seorang Sosiolog, Max Weber berpendapat bahwa Negara harus memiliki sebuah birokrasi yang bekerja menurut prinsip- prinsip rasional. Birokrasi bekerja menurut sebuah struktur yang ketat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara teratur. Kecuali itu, Negara harus menjadi pemegang monopoli pemakaian kekerasan, yang tidak boleh ditandingi oleh individu atau kelompok manapun. Hanya Negara yang boleh menangkap, menghukum, dan memenjarakan orang yang bersalah.

Tetapi lain dengan definisi Negara menurut Karl Marx yang memahami Negara sebagai kekuatan yang tidak netral, Negara merupakan hasil dari pertarungan kepentingan dari kelas borjuasi. Definisi ini bisa benar bisa juga salah. Dikatakan benar karena ternyata Negara kerap menjelma sebagai agen penjaga modal atau kepentingan asing ( dalam hal ini kepentingan Kapitalis dkk, - yang mana Karl Marx menyebutnya sebagai kelas borjuis/ pemodal) dan dikatakan salah ternyata Negara memiliki Undang- undang yang memuat aturan main sendiri dalam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuatan manapun (borjuis/ kapitalis).

Namun dalam kenyataan, apa yang dikatakan Karl Marx banyak benarnya bahwa Negara adalah bentuk represif sistemik dalam melakukan penindasan terhadap rakyat. Hak- hak rakyat dengan sangat mudah dirampas dan dikebiri sehingga rakyat sulit untuk bergerak bebas, terkadang hanya untuk memejamkan mata sedetikpun saja susahnya minta ampun.

Buah dari sebuah pemerintahan yang seperti ini adalah tidak sedikit kekerasan sosial timbul dan menggejala di setiap otak anak negeri di Republik ini. Hukum yang diharapkan memberi keadilan bagi rakyat tanpa pandang bulu justru yang terjadi adalah Negara tidak mampu menerapkan hukum dengan asas kesamaan di muka pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945, namun terkesan hukum di Republik ini adalah alat pembenaran diri atas segala kejahatan Negara dan penguasa. Dan yang paling mencolok lagi adalah Negara tidak mampu, atau mungkin juga tidak mau melindungi warga negaranya yang lemah atau terpinggirkan.

Dan inilah yang kemudian mendasari munculnya berbagai pemelesetan terhadap Negara dan institusi Negara sesuai dengan sikap mereka. Misalnya seperti ada yang menyebut DPR, Dewan Parodi Rakyat/ Dewan Penipu Rakyat, dan bahkan ada banyak tayangan di TV swasta yang menayangkan tayangan yang mengkritisi kinerja lembaga Negara dan Negara, (Republik Mimpi/ BBM, Democrazy, Republik Benar- benar Mabuk, dll).

Kesenjangan sosial terjadi di berbagai kalangan.Lihat saja, korupsi telah menjadi candu yang sekali isap maka akan terus menerus melakukan praktik kotor tanpa kapok, padahal mereka mengetahui bahwa rakyat terlantar di pinggir- pinggir jalan, di kolong- kolong jembatan, di lampu merah, di gusur, di marginalkan di negeri sendiri bahkan di ambang kehancuran sekalipun, para penguasa kita memalingkan wajah ke tempat lain dan tutup mata untuk melihat penderitaan rakyat, tutup telinganya untuk mendengar keluh kesah dan jerit tangis rakyat, serta membungkam mulut besarnya untuk membela rakyat karena para penguasa kita lagi asiknya menyantap santapan lezat yang bernama korupsi, tanganya yang penuh dengan lumur darah dan kotoran terus bergentayangan di bawah meja untuk menyembunyikan (korupsi uang rakyat) dan hak rakyat. Mereka tidak bisa mendengar jerit tangis rakyat, tetapi mereka menari- nari diatas penderitaan rakyat. Memang korupsi di Republik ini sudah mendarah daging. Itulah sebabnya sangat tepat apa yang dikatakan bung Hatta bahwa “KORUPSI MENJADI BUDAYA BANGSA INI”.

Gaung Reformasi yang didengungkan dan dimotori teman- teman mahasiswa atas keprihatinan nasib bangsa ini dengan harapan besar mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan rakyat, tersapu bersih kepicikan watak kaum penguasa. Otonomi (Papua dan Aceh Khusus, sedangkan daerah lain Otonomi Daerah) sebagai upaya pemberdayaan rakyat, justru menimbulkan banyak persoalan karena implikasi konflik yang menyertainya sebagai akibat dampak pemberlakuan otonomi bagi daerah. Otonomi sepertinya hanya sebuah dongeng anak- anak sebelum tidur, dan ketika rakyat terlelap dalam buaian dongeng ‘ si Kancil dan si Buaya’, pedang penguasa menikam dan mencabik- cabik harapan anak negeri, sehingga banyak masyarakat mengalami depresi karena tidak kuat membendung limbah elit daerah yang berperilaku bak raja- raja kecil.

Dengan melihat realitas sosial dalam masyarakat seperti ini, saya hanya bertanya dalam diriku : Perlukah adanya Negara? Adanya Negara itu sebenarnya untuk apa dan untuk siapa? Dan banyak pertanyaan lain seputar kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bersatu dan lawan, kobarkan semangat Revolusi dalam dadamu, Kawan. Masa depan rakyat tertindas ada di tanganmu, jangan hanya berdiam diri.

0 Response to "QUO VADIS NEGARA ?"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel