PAPUA BARAT MERDEKA : SEBUAH PERJUANGAN KEMANUSIAAN YANG LEGAL ATAU ILEGAL?

Perjuangan Papua barat merdeka merupakan bentuk perjuangan yang berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (H A M), sehingga secara yuridis formal perjuangan Papua barat merdeka merupakan legal dan sah-sah saja, apalagi Negara besar seperti Indonesia yang menganut paham Demokrasi. Versi Indonesia yang biasa disebut dengan Demokrasi Pancasila berdasarkan nilai-nilai pada ke - Lima sila yang notabene dianggap sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, untuk membedakan dengan paham Demokrasi yang berlaku secara Universal.
Politik.! Papua.! Perjuangan Kemanusiaan
Papua Merdeka Adalah Menyelamatkan Manusia Papua [James Editor]

Secara teoritis/ yuridis formal kita ketahui bahwa untuk perjuangan menentukan nasib sendiri, golongan, bahkan bangsa adalah Hak segala bangsa yang mutlak berdasarkan atas asas Kemanusiaan yang dilegalkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi : “ Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan – “ Selanjutnya isi Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 menjamin atas : Hak-hak politik dan hak sipil lainya seperti, Hak atas kebebasan hidup, hak atas bebas dari rasa takut dan Keamanan, hak atas kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak atas kesamaan dimuka pengadilan, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara kelompok, golongan dan berbangsa. Intinya menjamin Kebebasan secara pribadi, kelompok bahkan secara umum.

Hal yang sama juga secara Universal tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB ) pasal 73 yang berbunyi “ All People have the right to self determination regardless of their state of development “.

Jadi untuk perjuangan Papua barat merdeka secara teoritis / yuridis formal melalui Pancasila, UUD 1945 dan secara Universal adalah LEGAL.

Namun dalam praktiknya, Indonesia tidak melegalkan perjuangan Papua barat merdeka sebagaimana yang disebutkan dalam teoritis yuridis formal, tetapi Indonesia meng – ILEGALKAN – perjuangan Papua barat merdeka dan justru dianggap sebagai satu gerakan Separatis yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, dan dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap Negara Indonesia, atau orang Papua barat dianggap kecewa terhadap pembangunan yang dijalankan Pemerintah sehingga berbicara/ menyuarakan secara lantang untuk Papua barat Merdeka merupakan upaya segelintir orang Papua barat yang menghambat pembangunan, sehingga orang Papua barat yang bicara ataupun masyarakat Papua barat diperhadapkan pada kekuatan Negara (TNI/POLRI) serta rakyat Papua barat dibasmi. BACA JUGA : KRIMINALISASI PERJUANGAN KEMANUSIAAN KNPB?

Pertanyaan yang harus dijawab adalah ; Apakah Pembangunan yang dijalankan di Papua barat untuk siapa? sedangkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus menikmati hasil pembangunan tersebut dibantai habis-habisan?, POLRI adalah menjaga Keamanan dalam negeri dan sebagai penegak Hukum di Republik Indonesia, sedangkan TNI adalah menjaga kedaulatan Negara. Pada saat diperhadapkan dengan orang Papua barat kenapa POLRI/ TNI angkat senjata terlebih dahulu? Masalah Papua merupakan masalah internal dalam wilayah RI, untuk masalah Papua barat kenapa melibatkan kekuatan TNI? Bukankah ini merupakan masalah internal yang bisa diselesaikan tanpa harus melibatkan kekuatan TNI? Kalau masalah Papua barat dianggap masalah eksternal, pada saat ada desakan dari luar ke Indonesia untuk masalah Papua, Kenapa Pemerintah Indonesia mengatakan kepada dunia luar bahwa ini hanya masalah internal, sedangkan untuk menyikapi masalah internal tersebut diperhadapkan dengan kekuatan yang menghadapi masalah eksternal? Sekalipun masalah internal tetapi, INGAT : Angkat senjata merupakan bukan pilihan pertama, tetapi pilihan terakhir. LIHAT : KETIKA BINTANG KEJORA MENJADI TUJUAN 

Sedangkan yang menjadi pertanyaan untuk pembahasan pertama mengenai hak- hak sipil dan politik diatas.Apakah pada Pancasila Sila ke – 2, Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan hak-hak sipil & politik yang berlaku di Indonesia bahkan secara Universal yang disebutkan diatas menjamin dan melegalkan Perjuangan Papua barat merdeka? Apabila hak-hak sipil dan Politik yang disebutkan diatas menjamin perjuangan Papua barat Merdeka, Apakah Indonesia tidak merasa melecehkan Hukum dan nilai-nilai kemanusiaan?? Ataukah Hukum yang dibuat hanya sebagai simbol hitam diatas putih,sehingga seenaknya melecehkan Hukum dan nilai- nilai kemanusiaan??Kalau memang perjuangan Papua barat merdeka, Indonesia menganggap ILEGAL dan merupakan satu gerakan separatis,maka bila perlu HAPUSKAN Pancasila sila ke – 2, pembukaan UUD 1945 alinea ke – 1 dan hak-hak sipil dan politik lain yang berlaku di Indonesia.

Memang, Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum yang kebal terhadap penguasa dan orang yang punya kekuatan Politiknya, karena Hukum yang dibuat atau berlaku di Republik ini hanya dibuat untuk menyiksa dan membatasi kebebasan rakyat kecil. Selama masih berada dibawah bayang-bayang naungan Republik Indonesia, jangan orang Papua barat bermimpi untuk mendapatkan perlakuan yang Manusiawi, orang yang menghambat pembangunan mana mungkin orang mau hargai.

Hanya kebenaran Sejarah yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. oleh sebab itu Indonesia jangan menganggap orang Papua barat sebagai pemberontak/ separatis, orang yang menghambat pembangunan dan titel lain yang orang Indonesia anggap tanpa mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Tetapi marilah kita duduk bersama dan meluruskan kebenaran sejarahnya,letak persoalanya dimana, apa kemauan orang papua barat yang sebenarnya.


S E M O G A



Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "PAPUA BARAT MERDEKA : SEBUAH PERJUANGAN KEMANUSIAAN YANG LEGAL ATAU ILEGAL?"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel