DPT Fiktif : Sumber Konflik Di Papua

DPT Fiktif : Sumber Konflik Di Papua

Oleh : *)LAKIUS PEYON


PEMILU GUBERNUR Papua kian dekat. Aromanya sangat terasa di setiap sudut Papua. Sejumlah tokoh terbaik Papua bertarung. Iklim politiknya kian memanas. Tentu kita semua berharap politik di Papua aman dan damai.
Tetapi pengalaman Pemilu di Papua sering kita meninggalkan jejak konflik. Bahkan menjadi konflik laten. Tidak tanggung-tanggung kita selalu membayarnya dengan puluhan nyawa. Bahkan tahun ini Mendagri dan Menkopolhukam harus turun tangan atasi konflik Pemilukada di 6 kabupaten di Papua dengan membentuk tim khusus.
Saya  merasa perlu untuk mengingatkan kita untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi.  Hal ini dimaksudkan agar kita semua, tentu saja para pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu nanti perlu mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka mengantisipasi kemungkinan konflik yang terjadi.
Menurut saya salah satu potensi konflik yang sangat mungkin terjadi pada Pemilu Gubernur maupun Pemilu Bupati nanti maupun yang sering terjadi sebelumnya adalah akibat rusaknya sistem pendataan penduduk di Papua.
Semua data kependudukan terutama di Pegunungan Tengah Papua adalah data penduduk yang paling hancur dan paling rusak di Indonesia.
Saya pikir kita semua sangat sadar dan dengan kesadaran juga kita naikan data penduduk fiktif. Bukan cuma Pemerintah Daerah dan semua pihak di daerah yang menaikan jumlah penduduk fiktif tetapi saya pikir staf yang meng-input data di Pusat pun mingkin tahu persoalan ini dan mereka pun (mungkin) meng-input data fiktif secara sadar.
Logika saya sederhana saja. Sebagian Orang Asli Papua sudah pindah dan hidup di kota. Artinya penduduk di kampung-kampung sudah harus turun tetapi semakin meningkat.
Contoh lain adalah kita di daerah pemekaran Kabupaten Jayawijaya. Jayawijaya sudah mekarkan 7 kabupaten maka tentu saja penduduknya semakin kecil tetapi justru sebaliknya. Jumlah semakin luar biasa kenaikan hingga diperkirakan 1000% lebih (lihat DPT 8 kabupaten) .
Pernah ada seseorang mengatakan, kita naikkan jumlah penduduk berdasarkan rumus yang ada.  Ya rumusnya 5% kenaikan per kampung per tahun katanya.
Masa, ada manusia lahir di semua kampung tiap tahun 5%?
Jumlah penduduk adalah fakta sehingga tidak ada rumus yang dapat digunakan. Apalagi kita simpulkan sekian persen dalam kurun tertentu.
Rusaknya data ini mengakibatkan banyak masalah terjadi dimana-mana. Mulai dari akurasi IPM, angka kemiskinan, angka buta aksara, penyediaan layanan kesehatan melalui Jamkes maupun Daftar Pemilih Tetap hingga penyusunan APBD yang tidak berimbang.
Dari cerita-cerita di atas berdasarkan pengalaman saya terlibat langsung dalam beberapa Pemilu belakangan ini maupun berdasarkan kesaksian orang lain, saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu potensi konflik sesungguhnya adalah Daftar Pemilih Tetap Fiktif (DPTF).
DPTF adalah daftar nama yang bukan nama manusia tetapi nama tak bertuan. Data nama-nama fiktif ini mengacu pada jumlah penduduk fiktif yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan  KPUD tanpa verifikasi keabsahan diakui sebagai DPT.
Belakangam ini banyak orang berargumen bahwa sistem Noken adalah salah satu potensi konflik. Saya bilang tidak. Mengapa? Karena masalahnya ada di DPTF, bukan sistem Noken. Noken cuma sarana, sama artinya dengan kotak suara. Sama dengan karton. Ia Cuma benda mati. Benda yang diatur oleh manusia. Tempat isi surat suara.
Cara pemilihan di Pegunungan Tengah Papua bahkan  bukan hanya sistem   Noken tapi ada tiga  sistem Pemilu yang dipraktekkan di sini yaitu sistem Noken, sistem Ikat dan sistem Buka-Tutup. Tiga sistem Pemilu ini lahir bukan karena orang Papua di Pedalaman sini tidak bisa mencoblos. Sama sekali tidak. Tetapi tiga sistem ini diprakarsai oleh para elite politik untuk mengamankan suara fiktif dimaksud. Jika tidak demikian banyak suara dapat dinyatakan suara tidak terpakai.
Contohnya begini. Di salah satu TPS  jumlah manusia riil yang memenuhi syarat Pemilu 20 orang tapi jumlah DPT di atas kertas  atau DPT Fiktif tadi mencapai 500 Pemilih. Dengan demikian, masih ada suara lebih atau DPTF sebesar 480 pemilih setelah 20 orang itu memilih. Suara sisa (DPTF) ini kemudian diklaim oleh KPPS dan Kepala Kampung. Tim Sukses lain tentu  tidak terima dan mulai ribut dan terjadi perkelahian bahkan pembunuhan.
Persoalan serupa selalu muncul di semua TPS hingga masuk pada saat pleno KPUD bahkan gugatan ke MK. Walaupun gugatan ditolak di MK tetapi masyarakat tetap tidak mengakui karena mereka menyaksikan langsung pelanggaran itu.
Di Pegunungan Tengah Papua kasus ini sudah sangat kacau balau. Mau mulai dari mana dan berakhir di mana. Siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Mau mengakui malu. Mau biarkan, akan jadi bom waktu.
Untuk itu  di daerah saya Kabupaten Yalimo saya memilih menggunakan data E-KTP sebagai satu-satunya acuan data DPT pada Pemilu 2019. Iya, karena ketika kita menggunakan E-KTP, rakyat tidak lagi saling rebutan yang bermuara pada konflik.
Jika kita semua benar-benar berkomitmen sayang masyarakat, mari kita akhiri konflik dengan pendataan Pemilih secara benar. Agar setiap warga negara memilih secara bebas tanpa ancaman pihak-pihak lain sekaligus kita para politisi menang secara terhormat karena kita menang bukan dari suara fiktif.
*) Lakius Peyon adalah Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Nb : Tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Cenderawasih Pos dan Tribun Arafuru Bisa Klik Disini

Earning Disclaimer : Sebagian foto dalam artikel disitus ini diambil dari berbagai sumber situs Web internet untuk kepentingan ilustrasi tanpa bermaksud untuk mengkomersialisasi. Hak sepenuhnya ada di situs web sumber gambar tersebut. Sedangkan konten musik yang diposting dalam situs ini semata hanya untuk tujuan promosi. Di situs ini juga ada Spanduk dan Iklan. Jika Anda mengklik atau membeli produk tertentu melalui tautan dari situs web ini, Maka kami memperoleh sebagian kecil komisi, tanpa biaya tambahan untuk Anda.Pendapatan tersebut digunakan untuk menjaga situs web ini terus eksis. Admin