PEMEKARAN VS OTONOMI KHUSUS

PEMEKARAN VS OTONOMI KHUSUS


*) James S Yohame

Ketika rakyat Papua Barat menuntut pengakuan akan kedaulatan yang pernah diraih masyarakat Papua Barat dan di intervensi pada 1961 Jakarta menanggapinya dengan memproduksi dua undang-undang yang bertentangan. UU No 45/1999 Tentang Otonomi yang mengisyaratkan pemekaran dan UU No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus yang tidak menyebutkan masalah pemekaran. Kepanikan politik di kalangan elite yang berupaya mencegah terlepasnya Papua dari NKRI, inilah yang menciptakan UU yang bagus-bagus di atas kertas berupa UU Otonomi Khusus, Keputusan Presiden mengenai MRP, UU Pemekaran wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten yang ternyata tidak memecahkan inti permasalahan di Papua.

Namun, kenyataannya pemekaran wilayah yang dilakukan di tanah Papua tanpa dasar hukum. Banyak masalah muncul. Elit lokal gila jabatan dan berfoya-foya. Transmigrasi tidak terprogram paket baru setelah mereka -transmigran yang lebih dulu beranak cucu-. Rakyat pribumi terjajah lahir batin dan justru melahirkan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

Sesungguhnya pemerintah pusat melakukan kesalahan besar terhadap bangsa dan rakyat Papua. Kesalahan itu berkaitan dengan Pemekaran Wilayah Vs Otonomi Daerah Khusus. Kesalahan itu adalah dua produk peraturan perundangan yang saling berbenturan.

UU No 45/1999 mengisyaratkan pemekaran dan UU No 21/2001 tidak menyebutkan masalah pemekaran. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hal ini merupakan keputusan banci. Satu pihak menyatakan UU 45/1999 batal demi hukum karena bertentangan dengan UUD 1945, tapi di lain pihak tetap mengakui keberadaan Irian Jaya Barat.

Apalagi sekarang pemerintah pusat berencana mempermainkan kembali bangsa dan rakyat Papua dengan merevisi UU No 21/2001 tentang otonomi khusus Papua. Rencana merevisi UU No 21/2001 ini hanya punya satu tujuan yakni melegalkan pemekaran beberapa wilayah yang sebenarnya batal demi hukum.

Rencana merevisi UU No 21/2001 tentang otonomi khusus Papua ini lebih mengemuka setelah adanya wacana pemekaran Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Selatan, dan Papua Bagian Barat Daya, serta lima wilayah kabupaten baru.

Indonesia terkesan sembarangan memperlakukan manusia dan tanah Papua. Terbukti dengan melegalkan dirinya karena merupakan jawaban atas tuntutan pengembalian kedaulatan rakyat Papua yang telah direbut secara paksa pada 1 Mei 1963 dan rekayasa yang sarat dengan intimidasi pada pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969.

Ketentuan dari perjanjian New York 15 Agustus 1962 (Pasal 18) yang seharusnya one man-one vote diubah menjadi demokrasi perwakilan lewat Dewan Musyawarah Pepera yang beranggotakan 1.025 orang, (John Salford, 2003).

Jika mau jujur, UU No 21/2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Papua yang melegalkan pemekaran, bukan bertujuan menyejahterakan rakyat Papua, Namun lebih sebagai jalan keluar (kalau tidak mau dibilang tutup mulut) ketika rakyat Papua mulai memiliki kesempatan untuk berbicara masalah pelurusan sejarah (Pepera 1969) dan kampanye pelanggaran HAM di dunia Internasional.


Dalam konteks Otonomi ini, kalau melihat fakta dari tujuan mulia bernama UU No 21/2001 memang nihil. Orang Papua merasa tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Tuan di atas tanah Papua adalah mereka yang memang dikirim untuk menguasai tanah Papua sebagai bagian dari Indonesia. Otonomi khusus (otsus) yang dikira memberi penyelesaian temyata malah makin membuat kesenjangan sosial, karena telah memindahkan KKN dari pusat ke daerah. Sejak era Ootonomi Khusus, Papua bukan makin sejahtera tetapi menjadi ajang KKN yang kian melebarkan jurang kesenjangan sosial

Orang Papua benar-benar miskin harta miskin harga diri di tengah-tengah tanahnya yang kaya raya (baca standar miskin UNDP-beras 1 kg/hari/orang). Dari sisi kemiskinan harta, sebenarnya rakyat Papua adalah penjaga dan empunya kelimpahan sumber daya alam yang disedot ke Jakarta, orang Papua sekarang merasa ibaratnya mempunyai rumah lalu kedatangan orang yang mengaku sebagai sanak keluarga, yang lalu mengambil alih wewenang di rumah..

Yang empunya kekayaan itu justru pemerintah pusat. Formula bagi hasil sumber daya alam (kehutanan 80%, pertambangan umum 80%, perikanan 80%, pertambangan umum 70%, dan pertambangan minyak bumi 70%) diharapkan perlahan-lahan bisa mengurangi ketimpangan.

Banyak energi pemerintah pusat larut dalam hiruk pikuk politik. Pemerintah pusat pun terlihat maju-mundur dalam penanganan masalah Otsus vs Pemekaran Wilayah di Papua. Hal itu memperlihatkan bahwa otonomi khusus vs pemekaran wilayah di Papua adalah memang bukan untuk rakyat pribumi Papua.

Otonomi vs pemekaran wilayah di Papua membuka kesempatan teori klasik mengenai kebijaksanaan transmigrasi yang telah berlangsung di Papua Lebih parah lagi adalah transmigrasi yang tidak terprogram untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru di tanah Papua dengan 40-an juta penganggur yang ada di Indonesia (Jawa).

Kelaparan, penyebaran penyakit menular, penyelewengan anggaran, perbenturan budaya, budaya proposal, konflik dalam keluarga, dan berbagai tetek-bengek lainnya adalah penyakit sosial di daerah-daerah pemekaran di Papua.

Pemekaran bukan seperti arti pemekaran yang tersurat dalam lembaran proposal pemekaran. Kasus Yahukimo, misalnya adalah bukti dari pemaksaan itu. Lihat juga kasus pertikaian di Timika pada 2003.

Orang-orang yang kecewa di Jayapura pergi ke Manokwari dan membentuk Irian Jaya Barat. Kata Irian Jaya Barat muncul dan memunculkan tanda tanya baru bagi dunia. Di mana Irian Jaya Utara. Di mana Irian Jaya Selatan. Di mana Irian Jaya Timur.

Selain, wacana pemekaran provinsi, DPR mengusulkan 16 daerah baru untuk dimekarkan pada 2007. Dari 16 daerah yang diusulkan 6 di antaranya berada di Papua, yaitu Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Puncak.



Rakyat Papua menunggu komitmen Presiden SBY untuk menyelesaikan masalah Papua. Entah dialog nasional atau penyelesaian dengan mengacu pada UU No. 21/2001. Dalam kaitannya dengan UU No. 21/2001, ujian bagi SBY adalah membatalkan Irian Jaya Barat dengan mencabut Inpres 1/2003 yang memberlakukan kembali UU 45/1999 yang telah batal demi hukum sejak diundangkannya UU 21/2001 tentang otonomi khusus Papua. Serta membatalkan beberapa daerah yang telah dimekarkan dan enam daerah baru yang diusulkan DPR.

Rakyat Papua sudah mengetahui rencana revisi UU No 21/2001 ini hanya punya satu tujuan, yakni melegalkan pemekaran Irian Jaya Barat yang sebenarnya batal demi hukum. Selain itu, membuka kesempatan pemekaran Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Selatan dan Papua Bagian Barat Daya.

Akhirnya, UU No. 21/2001 yang sengaja melegalkan pemekaran itu untuk para elit lokal bagi-bagi jabatan, bagi-bagi uang rakyat. Rakyat Papua bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa pemekaran wilayah di Papua membuka kesempatan teori klasik mengenai kebijaksanaan transmigrasi yang tidak terprogram untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru di tanah Papua dengan jutaan pengangguran yang ada di Jawa dan daerah lain luar Papua.

Orang Papua mulai mengerti bahwa memang semakin hari semakin tidak punya masa depan. Orang Papua benar-benar miskin harta, miskin harga diri di tanah itu (Papua). Namun, orang Papua telah, sedang, dan terus belajar untuk memilih dialog (untuk menentukan nasib sendiri) atau UU No. 21/2001.

Siapapun yang telah merancang dan menyetujui perundangan otsus dan pemekaran patut suatu saat diminta pertanggung jawabannya dalam membuat keputusan yang merugikan khususnya orang Papua. Hendaknya siapapun yang akan merancang suatu perundang- undangan Papua perlu mempertimbangkan sosio budaya Papua terlebih dahulu, karena Papua terdiri dari ratusan suku (tercatat 257 suku) selain geografisnya yang luasnya 4 kali Pulau Jawa. ***

Earning Disclaimer : Sebagian foto dalam artikel disitus ini diambil dari berbagai sumber situs Web internet untuk kepentingan ilustrasi tanpa bermaksud untuk mengkomersialisasi. Hak sepenuhnya ada di situs web sumber gambar tersebut. Sedangkan konten musik yang diposting dalam situs ini semata hanya untuk tujuan promosi. Di situs ini juga ada Spanduk dan Iklan. Jika Anda mengklik atau membeli produk tertentu melalui tautan dari situs web ini, Maka kami memperoleh sebagian kecil komisi, tanpa biaya tambahan untuk Anda.Pendapatan tersebut digunakan untuk menjaga situs web ini terus eksis. Admin