MENGUNGKAP BERBAGAI MACAM PENYAKIT SOSIAL DI PAPUA BARAT

MENGUNGKAP BERBAGAI MACAM PENYAKIT SOSIAL DI PAPUA BARAT


 “Masalah- Masalah Sosial Yang Berkembang Tanpa Kendali”
PengantarSekarang, kenyataan yang terjadi di Papua Barat menunjukkan timbulnya banyak masalah sosial yang tidak berbeda dengan masalah- masalah yang terjadi secara umum di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, terjadi berbagai masalah sosial yang dibangun secara sistematis dan rapi, bahkan terjadi saling tarik menarik antara satu masalah dengan masalah lain. Masalah- masalah ini yang saya sebut sebagai Penyakit Sosial.
Ketika satu penyakit sosial ingin dicari jalan keluarnya, akan memunculkan penyakit sosial yang lain, demikian seterusnya. Inilah wajah kehidupan di negara Indonesia. Hal ini berarti, bahwa penyakit sosial di Indonesia ini sangat kompleks. Penyakit sosial yang kompleks ini tidak terlepas dari aktor- aktor yang bersandiwara dibelakang layar dalam ruang lingkup penyakit sosial itu berkembang.
Sangat banyak penyakit sosial yang muncul itu selalu membuat resah masyarakat di negara ini. Keresahan itu bukan terjadi pada waktu- waktu tertentu, tetapi menjadi “hidangan lezat” setiap hari. Buktinya, setiap hari berita di media massa (media cetak maupun elektronik) berita penyakit sosial selalu mendapat porsi tersendiri. Misalnya, Pembunuhan, KKN, pelacuran, gelar palsu dikalangan Legislatif, money politik, dan kasus lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa memang benar penyakit- penyakit sosial bangsa ini sangat kompleks.
Dalam sistem pemerintahan pun tidak luput dari penyakit sosial semacam ini. Kita bisa lihat, korupsi merajalela dari pusat ke daerah, angka perselingkuhan dan pelecehan seksual (Tindakan asusila) dikalangan pejabat negara semakin tinggi, pengangguran tidak ditangani dengan baik dan bijak, serta penyakit sosial lainnya. Namun penyakit sosial yang saya sebutkan diatas bukan hanya terjadi di dalam pemerintahan saja, tetapi juga di luar pemerintahan.
Anehnya, penyakit- penyakit sosial ini menyebar ke mana saja dia mau, dimana ada ruang di situ dia akan menempatinya, dan berakar kuat dimana saja dalam bentuk apapun dan kapanpun. Penyakit- penyakit itu sering dimunculkan oleh kalangan tertentu, tetapi dalam waktu tertentu akan menular ke kalangan lain. Pada zaman dulu, penyakit itu hanya muncul di daerah tertentu saja (maksud saya diluar Papua Barat), kini marak juga di Papua Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Ini wabah yang paling berbahaya yang bisa menembus batas dan tinggal betah dengan siapa saja.
Berikut ini saya akan mengulas bagaimana penyakit sosial itu berkembang dalam kaitannya dengan kehidupan rakyat Papua Barat, yang akan saya bahas dari perspektif Papuanisasi dalam negara Indonesia ini. Saya akan mengulas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa penyakit sosial itu terjadi ? Siapa yang menciptakan penyakit sosial itu? Untuk apa diciptakan? Mengapa tidak pernah hilang dari kehidupan manusia di Indonesia, malah berkembang pesat? Dan pertanyaan lain sekitar berkembang pesatnya penyakit sosial di Papua Barat.
Penyakit- penyakit sosial yang saya bahas disini adalah akibat asimilasi budaya Jawanisasi di Papua Barat yang menyebabkan orang Papua Barat Melupakan adat (budaya) dan lupa diri, KKN, Perebutan jabatan dikalangan pejabat Papua Barat, Individualisme, Pelacuran, Munculnya budaya malas kerja, Maraknya Ijazah dan gelar palsu, Bergaya hidup mewah, Mabuk- mabukan dan Kriminalitas, serta Budaya Proposal. Penyakit sosial di Papua Barat sangat banyak, tetapi dalam pembahasan ini saya sederhanakan dengan beberapa penyakit sosial yang telah disebutkan diatas.
Pembahasan lebih lanjut saya akan titikberatkan pada bagaimana menularnya penyakit itu dari luar Papua Barat (dalam hal ini Indonesia) ke Papua Barat. Ini berarti bahwa saya yakin semua penyakit sosial yang sudah dan sedang muncul itu tidak pernah ada di Papua Barat atau memang ada tetapi tidak sejahat di Indonesia. Semua penyakit sosial itu semakin parah sejak Indonesia menginjakkan kakinya di bumi Cenderawasih.

I. LUPA ADAT DAN LUPA DIRI
Dalam kehidupan bermasyarakat di Papua Barat, dikenal dengan ciri memiliki relasi sosial yang baik. Relasi itu dibangun sebagai wujud nyata dari sikap dan tindakan orang Papua Barat yang tahu diri, tahu adat, dan memahami orang lain, bahkan memahami dan menghargai lingkungan alam.
Orang Papua Barat tahu dimana dia harus tinggal, cari makan, berkumpul, dan segala yang berkaitan dengan hidup sebagai pribadi, dan kelompok dalam berinteraksi dengan alam semesta. Semua ini menunjukkan bahwa orang Papua Barat bisa membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah.
Hampir semua orang Papua Barat memahami adatnya masing- masing. Adat menjadi peraturan hidup, tata cara pergaulan, yang akhirnya menjadi pedoman hidup mereka. Untuk itu sebenarnya orang Papua Barat tidak butuh KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana) yang dipakai Indonesia yang merupakan produk hukum yang diadopsi dari negeri Belanda. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah : Apakah orang Papua Barat masih tahu adat sebagai pedoman hidup dan masih tahu dirinya sebagai manusia dan relasinya dengan sesama maupun alam???
Setelah Indonesia menginjakkan kakinya di Papua Barat pada tahun 1960-an semuanya berantakan. Indonesia datang dengan adat baru, yaitu adat Jawa yang awalnya di Asimilasikan dengan budaya/ adat lokal yang tujuan akhir Indonesia adalah upaya Jawanisasi di Papua Barat yang sekarang sudah terjadi. Indonesia datang dengan maksud untuk memanusiakan rakyat Papua Barat yang menurut mereka manusia zaman batu, manusia yang mendekati alam binatang, manusia yang belum tahu adat, dan akhirnya manusia yang harus dibebaskan dan dibangun dengan adat Jawa-nya Indonesia.
Di sinilah awal munculnya adat Jawa di Papua Barat yang menggeser adat dan budaya Papua Barat dan dampaknya kita bisa lihat sekarang, orang Papua Barat sudah lupa adat dan budayanya, tetapi paling tahu dan paham adat dan budaya Jawa atau Indonesia.
Sekarang kita lihat adat dan budaya Jawa yang di- Indonesia- kan itu apakah relevan dengan kehidupan rakyat Papua Barat? Ataukah malah sebaliknya memunculkan masalah baru yang dalam tulisan ini saya sebut dengan penyakit sosial? Adanya adat dan budaya Jawa yang sok beradab masuk ke Papua menyebabkan rakyat Papua Barat lupa adat, budaya, lingkungan bahkan lupa diri dan segalanya.
Sekarang, orang Papua Barat lebih suka memusuhi sesama orang Papua Barat(salah satu bentuk wujud nyata dari ketidak tahuan dirinya), merusak alam, dan menantang adat dan budaya leluhurnya yang di wariskan secara turun temurun yang menjadi pedoman hidup dulunya. Inilah yang marak terjadi.
Kehidupan di Papua Barat juga mengalami keretakan sosial, orang tidak kenal saudara sendiri, ibu sendiri, marga sendiri, bahkan diri sendiri. Semua telah dibuat lupa segalanya. Tetapi, orang Papua Barat lebih suka dan lebih paham dengan apa yang disebut dengan Budaya Jawa- Indonesia- di Papua Barat. Orang Papua Barat lebih paham Jawa-nya daridapa Budaya dan adatnya sendiri, lebih suka membenci sesama, merusak lingkungan. Inilah wajah orang Papua Barat sekarang, yang lupa adat, dan lupa diri, segalanya berantakan akibat asimilasi budaya Jawa yang dilakukan Indonesia di Papua Barat.

II. KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME TUMBUH SUBUR
Belakangan ini, di Papua Barat marak dengan isu KKN. Kita bisa mendengar dan membaca berita di media massa bahwa hampir semua pejabat di Papua Barat terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jika diprosentasikan akan mencapai 98% hampir semua pejabat di Provinsi Papua Barat terlibat kasus Korupsi, dan kasus korupsi di Papua Barat mungkin menduduki urutan pertama di Indonesia bila dilakukan survey.
Korupsi yang dilakukan mendekati miliaran rupiah, bahkan ada isu yang beredar telah memasuki triliunan rupiah yang dilakukan secara beramai-ramai di seluruh Papua Barat. Karena dilakukan secara beramai- ramai, maka hubungan yang terbangun antar koruptor adalah hubungan saling mendukung dan menutupi kasus korupsi.
Dalam hal nepotisme, kita bisa lihat semua pejabat di Provinsi Papua Barat adalah orang Sorong, karena pada tahun sebelumnya(pada saat Gubernur JP. Solossa –Sorong-), tetapi sekarang pejabat di Provinsi Papua Barat orang Sentani karena Gubernurnya (Barnabas Suebu) adalah orang Sentani. Kita juga bisa melihat posisi Ekonomi penting di seluruh kabupaten/ kotamadya dipegang oleh Kerabat dekat Bupati atau Walikota atau orang yang menurut mereka potensial untuk melakukan kebohongan publik. Dan hal semacam itu hampir terjadi diberbagai kalangan di semua daerah Papua Barat.
Adapun masalah KKN bisa dilihat dari kasus korupsi Bupati Kabupaten Nabire, Drs. A. P. Youw dan Bupati Kabupaten Jayawijaya, Drs. David Hubi. Kedua orang ini adalah orang yang belakangan ini paling rajin mengunjungi Mabes POLRI dan Polda Papua Barat serta Kejaksaan Agung di Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, mereka berdua suka berurusan dengan aparat penegak hukum dan sering muncul di media massa serta menjadi buah bibir masyarakat. Lantas, ada apa ini? Keduanya dikenakan tuduhan melakukan korupsi hingga mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar.
Misalnya, A. P. Youw dituduh telah menggelapkan uang Chrass Program, bantuan dana gempa bumi Nabire, dana pendidikan, dan dana lainnya. Inilah wajah- manusia- manusia pengidap penyakit sosial. Mereka harus diberi kursus rehabilitasi otak dan hati.
Mari kita melihat masalah KKN di Papua Barat ini dalam konteks penyakit sosial yang menular. Untuk memahaminya, saya mulai dengan satu pertanyaan : Apakah KKN adalah budaya Papua Barat dan diajarkan oleh nenek moyang sejak dahulu?
Melihat kembali budaya Papua Barat, kita tidak menemukan adanya budaya korupsi oleh pemimpin adat. Menurut budaya Papua Barat, seorang pemimpin adalah panutan atau teladan, sehingga merupakan orang pilihan yang sama sekali bebas KKN, dan itu berjalan berabad- abad lamanya. Jika zaman Indonesia sekarang, bukan orang pilihan sekalipun bisa menjadi pejabat atau pemimpin asal ada uang. Misalnya sekarang ini, kasus suap dalam pemilihan Kepala Daerah selama ini. Lagi- lagi, Bupati Kabupaten Nabire dan Bupati Kabupaten Jayawijaya bisa terpilih kembali untuk periode kedua, padahal keduanya dibenci oleh masyarakatnya. Ada apa dibalik semua ini?
KKN yang sedang marak di Papua Barat adalah bukan budaya Papua Barat. KKN merupakan budaya import, budaya yang di datangkan dari Jakarta (Pusat- Daerah). Bagaimana budaya KKN ini bisa berpindah? Selama Orde Lama dan Orde Baru korupsi lebih banyak dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat karena uang berada di pusat, yang mana daerah hanya mendapat kucuran- kucuran kecil. Sejak Otonomi Daerah (untuk Papua Barat dan Aceh Otonomi Khusus karena ada kekhususan di kedua daerah ini) diberlakukan, KKN pindah dari pusat ke daerah, penyakit sosial itu menular dari pusat ke daerah karena uang kini berada di daerah. Dahulu orang korupsi dengan malu- malu dan diam- diam, tetapi kini dengan berani dan terang- terangan karena hukum bisa dibeli dengan uang dan hukum barangkali dibuat untuk menindas kaum lemah.
Coba pahami satu istilah berikut ini : Zaman Orde Lama korupsi di belakang dengan diam- diam dan di bawah meja, Zaman Orde Baru korupsi dilakukan terang- terangan dan di atas meja, Zaman Reformasi uang dan meja sekalian di korupsi, Tetapi pada zaman Otonomi Khusus di Papua Barat semuanya dikorupsi secara terang- terangan, mulai dari uang, mejanya, bahkan manusia di sekitar meja pun dikorupsi habis. Seperti inilah proses penularan penyakit sosial KKN itu berpindah dari pusat ke daerah dan dari zaman ke zaman.
Tunggu saja di zaman berikut, mungkin seluruh dunia dikorupsi oleh para kapitalis dan calon- calon kapitalis seperti watak pejabat- pejabat di Papua Barat.
Jadi penyakit sosial KKN itu telah berpindah dari pusat (luar Papua Barat) ke daerah (Papua Barat), tetapi ini bukan budaya Papua Barat. Sangat tepat kata Moh. Hatta, bahwa KKN telah menjadi budaya bangsa Indonesia.

III. PEREBUTAN JABATAN DI KALANGAN PEJABAT PAPUA BARAT
Pemilihan atau pengangkatan pemimpin menurut budaya Papua Barat adalah dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh calon pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan memimpin, memahami persoalan bawahannya, kepribadian yang baik dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Berdasarkan semua kriteria inilah seseorang bisa dinobatkan menjadi pemimpin, baik sebagai kepala suku, Ondoafi (Seorang pemimpin besar, misalnya Alm. Theys H Eluay), atau apapun namanya. Tetapi, pada hakekatnya tidak pernah ada perebutan jabatan dengan melegalkan segala cara yang kotor. Satu hal yang pasti, biarlah rakyat yang menilai.
Ketika Indonesia menginjakkan kaki di Papua Barat, maka adat istiadat ini mengalami perubahan. Muncul sebuah gejala yang buruk, yaitu semua orang ingin menjadi pemimpin, semua orang ingin disebut tuan, semua orang ingin menikmati uang yang menggiurkan. Untuk itu, ambisi uang dan jabatan menjadi sebuah fenomena sosial yang lumrah dan terelakan di Papua Barat, dan untuk merebutnya semua orang berlomba- lomba untuk berorientasi pada uang.
Perlombaan dalam perebutan jabatan dan uang ini tidak hanya secara wajar, tetapi diluar kewajaran yang akhirnya melegalkan segala cara. Memang dalam Demokrasi perebutan jabatan adalah wajar dan benar, tetapi menjadi tidak benar adalah ketika semua itu dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi atau melegalkan segala cara yang buruk.
Semua perebutan jabatan dan uang yang sedang terjadi di Papua Barat lagi- lagi adalah Import dari luar. Sebuah kecurigaan besar (Bisa juga benar) bahwa semua itu di datangkan dari Jakarta. Selama perjalanan pemerintahan Indonesia hingga sekarang, sangat banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dengan cara yang tidak wajar.
Ketidakwajaran itu bisa berupa suap maupun kudeta militer, misalnya kudeta militer terselubung Soeharto terhadap kepemimpinan Soekarno dengan dalih pemberantasan G30S/PKI yang belakangan diketahui bahwa itu rekayasa Soeharto yang di dukung oleh CIA (Badan Intelijen Amerika Serikat). Tentunya, dalam sistem kepemimpinan seperti di Indonesia ini,sangat potensial apa yang dilakukan pusat atau di suatu tempat bisa berpindah ke tempat lain. Hal ini juga yang terjadi dalam perebutan jabatan dan uang di Papua Barat.
Perebutan kotor itu bisa kita lihat dari perebutan jabatan Gubernur di Provinsi Papua, yang akhirnya melahirkan Pemekaran IJB. Pemekaran ini lahir karena ulah beberapa oknum yang kehilangan jabatan, seperti Abraham O Ataruri dan John R. G Djopari. Karena keduanya tidak terpilih dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat sedangkan ambisi jabatan dan uang semakin tinggi, maka mereka mencari jalan untuk bisa mendapat jabatan dan uang. Hasilnya tidak sia- sia, Lahirlah Provinsi Irian Jaya Barat ( Provinsi milik pribadi Abraham O Ataruri dan Demianus Ijie), sedangkan John R. G Djopari dicurigai menjadi Panglima besar Barisan Merah Putih yang beroperasi di Papua Barat, terutama di daerah perbatasan dengan PNG. Kedua posisi ini adalah jabatan yang mendatangkan uang bagi mereka berdua, tetapi malapetaka bagi rakyat Papua Barat. Penyakit sosial inilah yang marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Papua Barat.

IV. INDIVIDUALISMEKebiasaan hidup orang Papua Barat adalah hidup berkelompok, saling berdampingan, menghargai, dan membantu. Mereka menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berasal dari ikatan sosial yang sama, mereka tidak bisa hidup sendiri, sehingga mereka harus berbagi rasa atas apa yang mereka miliki. Indonesia juga mengakui bahwa Orang Papua Barat adalah manusia yang suka hidup kolektif, saling menghargai dan membantu sebagai anggota kelompok.
Indonesia mengklaim bahwa individualisme adalah budaya barat yang ditiru Indonesia. Sedangkan Papua Barat mengatakan Indonesia- lah yang mengajarkan budaya individualisme itu kepada mereka. Ini persoalan krusial, sehingga perlu dianalisis secara mendalam.
Jika individualisme itu berasal dari budaya barat dan jika itu tidak baik, mengapa Indonesia mengajarkannya kepada orang Papua Barat? Sangat mengherankan, sesuatu yang dikatakan buruk, malah diajarkan kepada sesama bangsa lain. Ataukah untuk membagi nasib sama rasa sama rata, maka individualisme itu diajarkan kepada orang Papua Barat, supaya Indonesia dibilang adil? Di sinilah kesalahan Indonesia, yang telah menularkan penyakit sosial yang bernama individualisme itu ke Papua Barat.
Individualisme selalu ditandai dengan sikap mementingkan diri sendiri, merasa diri satu- satunya di dunia ini, merasa dirinya paling benar, dan merasa tidak ada orang lain di sampingnya. Dampak dari perasaan semacam inilah yang memunculkan tindakan mementingkan diri sendiri(Egois).
Sebuah contoh, Jika kita jalan- jalan dipinggir kota- kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makasar dan kota lainnya, kita dengan mudah akan menemukan tembok- tembok tinggi sebagai pagar rumah pembatas dengan tetangganya, pintunya selalu tertutup rapat, dijaga ketat oleh Satpam dan anjing Herder, jika keluar rumah menggunakan mobil yang kacanya ditutup rapat, selanjutnya saat meninggal pun dikubur sendiri secara diam- diam. Inilah wajah individualisme kelas kakap yang bisa kita saksikan. Hal semacam ini juga yang kini berkembang dan terjadi di Papua Barat.
Individualisme yang berkembang di Papua Barat adalah sikap yang tidak mengenal saudara, orang tua dan anak, marga, tetangga, bahkan tidak mengenal siapa dirinya, yang akhirnya menjadi manusia tidak tahu diri, bahkan dialah manusia yang paling berkuasa di planet bumi ini sehingga sampai melupakan Tuhan sebagai penciptanya.
Saling menghargai dan membantu antar sesama manusia kini tinggal nama, menghormati Tuhan kini tinggal tulisan dalam ayat- ayat Kitab suci. Semua telah berantakan, yang terpenting adalah SAYA dan SAYA. Inilah wajah penyakit sosial individualisme itu menular sampai ke Papua Barat, sebuah pembagian jatah dari Indonesia yang paling adil, Indonesia mendatangkan dari Barat, dan Papua mendatangkan dari Indonesia, sekali lagi pembagian yang paling adil karena semua sama rasa sama rata di Indonesia.

V. PELACURANMenurut budaya Papua Barat, pelacuran adalah sebuah larangan yang sangat dilarang keras. Orang tidak boleh melacur dengan alasan apapun. Jika seorang laki- laki dan perempuan diketahui melacurkan diri, maka hukumanya adalah membunuh orang yang melacurkan diri tersebut. Sebelum menikah seseorang tidak dibenarkan melakukan hubungan badan, dilarang selingkuh, dan setiap pasangan yang sudah nikah harus puas dengan pasanganya sendiri. Seperti inilah gambaran umum kehidupan orang Papua Barat dalam hubungan intim dengan pasangan hidup yang telah digariskan melalui budaya dari masa ke masa.
Fakta yang terjadi sekarang jauh berbeda dengan dahulu kala. Kini, hampir di seluruh pelosok Papua Barat tampak lokalisasi (tempat jual diri) Wanita Tuna Susila (WTS) atau pelacur bertebaran sana- sini. Lokalisasi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif secara bersama. Menurut mereka, lokalisasi WTS (pelacur) merupakan tempat untuk mendatangkan uang sebagai dana PAD. Inilah wajah manusia- manusia yang hanya berorientasi pada uang itu pula.
Beberapa contoh tempat yang bisa disebutkan disini sebagai lokalisasi WTS adalah, Sentani kiri (Tanjung Elmo) di Jayapura, Belok kanan di Nabire, Belrusak di Merauke, Sawaerma di Asmat, dan lainnya yang menyebar di setiap daerah di Papua Barat. Selain di lokalisasi, masih banyak juga WTS yang melacurkan diri di bar, diskotik, dan hotel- hotel di Papua Barat. Semua WTS ini di datangkan dari luar Papua Barat, terutama dari Jawa timur, Manado, Makasar dan daerah lain di luar Papua Barat (Indonesia).
Selain pelacur- pelacur yang berasal dari luar Papua Barat, terdapat juga pelacur- pelacur lokal. Contoh di kota Jayapura terdapat ratusan pelacur mulai dari ABG yang usia belasan tahun sampai dengan ibu- ibu(12 tahunan- 30tahun) hidup dari hasil jajakan diri. Jika hari sudah sore, mereka akan menunggu pembeli di sekitar Terminal Mesran, Taman Imbi, Pantai Dok II, Sagu Indah Plaza, PTC, serta Saga Mall. Pelacur lokal ini terdiri dari berbagai suku di Papua Barat.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPA Provinsi Papua Barat (pada saat itu saya termasuk salah satu anggota utusan dari Sekolah untuk Sosialisasi Dampak AIDS), mereka melacurkan diri karena masalah cerai, putus dengan pacar, putus sekolah, tetapi ada juga yang mengaku ikut- ikutan saja, bahkan katanya ketagihan. Tarif yang mereka patok adalah minimal Rp. 10.000- 50.000,00; tetapi ada juga yang mengaku bisa gratis asal calon pembeli orangnya menarik alias ganteng. Saya mencurigai hal yang sama juga terjadi di kota lain di Papua Barat.
Pelacuran akan mendatangkan malapetaka dalam hidup ini. Hal ini sudah terbukti dengan diputuskannya Provinsi Papua Barat sebagai pengidap HIV/ AIDS terbanyak di Indonesia. Sebuah prestasi yang sangat gemilang buat ‘raja- raja’ kecil di Papua Barat yang tahu membuat peraturan untuk mendatangkan WTS. Penyakit sosial berupa pelacuran ini telah diprogramkan Indonesia dan mendatangkan pelacur yang sudah terinfeksi penyakit HIV/ AIDS dari luar Papua Barat untuk beroperasi di Papua Barat, dan yang menjadi germo adalah Militer Indonesia.
Begitu pula, pelacur- pelacur lokal adalah hasil rekayasa Indonesia. Indonesia telah membuat susah hidup orang Papua Barat, Indonesia telah meretakkan ikatan kekeluargaan, Indonesia telah menghancurkan budaya positif orang Papua Barat sebagai manusia yang tak berdaya, sehingga terpaksa mereka harus menjual diri sebagai pelacur.

VI. BUDAYA MALAS KERJABudaya Papua Barat adalah budaya kerja keras. Seorang anak sejak kecil diajarkan untuk bisa bekerja keras, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bekerja. Dan orang yang tidak bekerja tidak bisa makan, karena untuk bisa makan inilah manusia harus bekerja. Orang Papua Barat bekerja bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, kerabat, dan demi kemanusiaan, bukan nama baik ala Indonesia.
Kini, semuanya mulai sirna di telan zaman dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Semua orang Papua Barat mulai tak berdaya, tidak punya tenaga untuk bekerja. Jika tidak ada tenaga, tentunya orang tidak akan bekerja, hidup semakin hampa, mata semakin sayup- sayup. Seperti inilah wajah sebuah bangsa yang tidak berdaya itu.
Orang Papua Barat selalu di didik Indonesia untuk menjadi konsumen abadi, malah justru tidak boleh bekerja karena akan disediakan uang oleh Indonesia. Mereka tidak perlu susah payah karena banyak uang dalam era Otonomi Khusus. Intinya, menikmati hidup ini dengan santai tanpa harus banting tulang.
Dalam hal ini, Indonesia telah berhasil karena menjadikan generasi muda Papua Barat sekarang adalah kumpulan manusia yang tidak suka bekerja. Sebagai contoh kita bisa melihat apa yang terjadi di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya, betapa banyak orang yang tidak mau bekerja lagi. Di kota Wamena, hampir setiap hari lebih dari tiga ribu- lima ribu orang hanya duduk- duduk dan berdiri di pasar, terminal, dan emperan pertokoan tanpa berbuat apa- apa, mereka hanya menyaksikan lalu- lalang kendaraan, melihat jualan di pasar dan toko milik para pendatang, bercerita- cerita sembarangan dan entah apa lagi yang mereka lakukan, yang jelas mereka tidak berbuat apa- apa.
Apakah Pemerintah kabupaten Jayawijaya akan mengatur dan memberi pekerjaan kepada mereka? Tidak pernah terjadi pemerintah yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah, yang benar adalah pemerintah yang bermasalah akan membawa masalah dalam masyarakatnya. Apa yang sedang terjadi di Wamena ini juga merupakan gambaran umum yang berlaku di semua daerah di Papua Barat.
Ada salah satu putra terbaik Papua Barat (pada saat itu dia menjabat sebagai Penasehat Bank Dunia untuk Regional Asia- Pasifik) saat kunjungan kerja ke salah satu PTN di Indonesia dalam menyosialisasikan program UNDP mengatakan seperti in : Pintar- pintarlah seperti orang batak, Rajin- rajinlah seperti orang Jawa, Tetapi jangan malas- malas seperti orang Papua Barat. Orang Papua Barat bermalas- malas karena apa? Karena yang jelas makanan dan kebutuhan mereka sudah disediakan alam dan mereka tinggal ambil, mengolah dan makan. Sekarang putra terbaik tersebut memegang peranan penting di daerah Papua Barat, dan dia tidak pernah berpikir untuk nasib ribuan orang Papua Barat yang terlantar ini, Apakah dia beranggapan bahwa untuk orang Papua Barat makanan dan kebutuhan mereka sudah disediakan alam,sebagaimana yang dia tuturkan diatas sehingga tidak pernah dia berpikir untuk mengakomodir nasib ribuan orang Papua Barat yang terlantar ini untuk memberi pekerjaan dan diberdayakan?? Semoga dia bisa melihat penderitaan mereka dan memberi mereka pekerjaan yang layak diatas tanah leluhur mereka,.

VII. MABUK- MABUKAN DAN KRIMINALITAS
Kembali kepada budaya Papua Barat, bahwa hidup yang mereka lalui berabad- abad lamanya adalah budaya tanpa mabuk- mabukan dan kriminalitas. Mereka tahu mengapa mereka harus berperang, mereka berperang karena hakekat kehidupan mereka telah dilanggar. Mereka berperang hanya karena masalah- masalah kecil saja (bukan bermaksud menjajah dan menguasai daerah lain), misalnya masalah kebun, hewan peliharaan, dan perempuan. Masalah- masalah ini menunjukkan bahwa mereka masing- masing mempunyai kebun, hewan peliharaan, dan anak perempuan yang harus dilindungi. Oleh karena itu, apabila ada pihak lain yang mengganggu semua itu, maka mereka akan membelanya. Disini tersimpan maksud tersembunyi, yaitu kita jangan saling mengganggu. Kita harus hidup dengan apa yang kita punyai. Saat ini kebanyakan orang Indonesia memberikan cap pada orang Papua Barat bahwa mereka suka berperang pada masa silam sampai sekarang, tetapi itu sebenarnya sebuah cap yang bersifat Politis ketimbang realistis untuk memojokkan rakyat Papua Barat. Sebagaimana telah saya jelaskan diatas bahwa orang Papua Barat berperang dengan sebuah maksud yang mulia, Agar saling menghargai. Perang rakyat Papua Barat dengan orang lain berbeda. Misalnya, Perang Majapahit merebut daerah pasundan, borneo, bugis dan daerah lainnya merupakan Perang Nafsu. Disinilah perbedaan perang rakyat Jawa dengan Papua Barat. Rakyat Papua Barat berperang untuk aman dan damai agar tidak saling mengganggu, sedangkan rakyat Jawa berperang untuk merebut dan menjajah daerah lain. Artinya menciptakan suasana tidak aman atau mengganggu dan menjajah daerah/ orang lain. Sekali lagi, Papua Barat berperang dengan tujuan mulia demi kemanusiaan, rakyat Jawa dibawah komando kaum bangsawan berperang dengan tujuan melanggar kemanusiaan orang lain, demi kepentingan diri mereka, dan mereka menyebut diri sebagai manusia paling beradab di dunia ini.
Bahkan sekarang juga Indonesia menyebut rakyat sipil Papua Barat sebagai separatis dan titel lain lalu dibantai habis- habisan dengan dasar kebohongan, dan itu berarti tindakan kriminal, bahkan tindakan keji Indonesia di Papua Barat masuk kategori kejahatan negara.
Saya kembali lagi ke pokok bahasan diatas. Ketika muncul budaya malas kerja di Papua Barat dalam kelimpahan uang di era Otonomi Khusus, maka orang pasti mengganggur. Menganggur berarti tidak bekerja, karena tidak ada pekerjaan maka muncul pikiran- pikiran jahat. Daripada tidak ada pekerjaan lebih baik mabuk saja. Beginilah pemikiran orang yang tidak bekerja apa- apa, sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal semakin terbuka. Budaya mabuk di Papua barat semakin menggila, karena Indonesia mengedrop minuman keras berbagai jenis ke Papua Barat. Pengedropan itu mendapat izin resmi dari pemerintah setempat, sehingga tidak satu pun orang Papua Barat bisa menentangnya, jika berani menentang maka nyawa adalah taruhan dan akan lenyap ditelan dentuman senjata pemusnah manusia.
Seperti inilah penjajahan model baru yang diperhalus untuk membunuh orang. Orang harus dibuat malas bekerja, frustasi dan bingung, sehingga akan lari ke minuman keras. Indonesia berhasil melakukan penjajahan model baru ini di Papua Barat. Buktinya, kita bisa lihat, hampir semua orang Papua Barat selalu suka mabuk- mabukan, mulai dari pejabat sampai masyarakat biasa suka mabuk, bahkan aktivis yang mengaku memperjuangkan ketidak adilan Indonesia terhadap orang Papua Barat pun suka mabuk. Demikian juga mahasiswa yang katanya idealis dan intelektual yang tahu bahwa mabuk itu buruk dan bentuk penjajahan baru saja juga suka mabuk- mabukkan.
Efek mabuk adalah munculnya kriminalitas. Sebagai contoh, hampir setiap tahun lebih dari sepuluh orang mahasiswa Papua Barat di Yogyakarta, yang karena mabuk dan membuat masalah, akhirnya dikeroyok warga sampai ada yang mati. Begitu juga di Papua Barat, banyak orang mabuk membuat masalah dalam masyarakat, akhirnya di pukul dan di bunuh. Tetapi, pemabuk juga sering menjadi pembunuh- pembunuh ulung, pemerkosa- pemerkosa profesional. Intinya, mabuk- mabukan memberi peluang yang besar untuk melakukan tindakan kriminal lainnya.
Bentuk penjajahan ini telah membuat orang Papua Barat hancur berantakan. Ikatan- ikatan sosial telah retak, dan nyawa manusia Papua Barat terancam punah. Penyakit sosial inilah sangat meresahkan, kemungkinan beberapa abad ke depan nama orang Papua Barat akan dimuseumkan sebagai manusia yang dulu menghuni planet ini dan punah di telan zaman.

VIII. MARAKNYA IJAZAH DAN GELAR PALSUDalam sistem pendidikan Indonesia, yang di kejar adalah ijazah dan gelar, bukan ilmu, karena orang akan mendapatkan pekerjaan jika mempunyai gelar dan ijazah. Sebuah fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Setidaknya untuk dapat bekerja orang harus mempunyai gelar dan ijazah. Itupun kalau bernasib baik, karena kehidupan di Indonesia berantakan dan ketidak tersediaan lapangan kerja.
Rupanya fenomena inilah yang menyebar juga ke Papua Barat. Kita melihat banyak orang yang kini bisa memakai banyak gelar, orang yang tidak menamatkan sekolah setingkat SLTP saja bisa menyandang gelar sarjana, magister sampai Doktor. Hal ini tidak terlepas dari maraknya beredaran ijazah palsu.
Contoh, Bupati kabupaten Tolikara, John Tabo yang tidak pernah menamatkan SMA saja bisa menyandang gelar Magister dan Doktor, sehingga nama lengkapnya menjadi DR. John Tabo, M. Sc. Begitu juga, Agus Kudiyai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paniai, memakai gelar Magister Of Art (MA), yang belakangan nama lengkapnya menjadi Agus Kudiyai, S. Sos, MA. Beberapa bulan lalu ada beberapa Calon legislatif juga bermasalah karena gila dengan gelar. Orang- orang yang rakus gelar seperti mereka ini sangat banyak, dan itulah yang dicari- cari orang Papua Barat belakangan ini.
Beberapa waktu lalu beredar isu, bahwa sudah di buka kursus 6 bulan untuk mendapatkan gelar magister di Jayapura. Gelar- gelar yang ditawarkan antara lain adalah M. Sc, M. Ba, M.M dan lain. Sekarang, ukuran kenaikan status sosial yang dipakai orang Papua Barat adalah gelar,pendidikan yang berorientasi pada teori untuk membungkam kebenaran lain, dan tentunya ijazah palsu.
Indonesia tahu kebutuhan orang Papua Barat di bidang ini, sehingga mereka menawarkan gelar dan ijazah palsu. Dengan tindakan semacam ini, Indonesia sebenarnya tidak menaikkan kemanusiaan orang Papua Barat, tetapi malah memasukkan orang Papua Barat dalam kejahatan yang tidak manusiawi. Inilah penyakit sosial berupa ijazah dan gelar palsu yang marak terjadi di Papua Barat.

IX. BERGAYA HIDUP MEWAHDahulu, kehidupan orang Papua Barat sangat sederhana dan tidak muluk- muluk. Memang ada beberapa anggota masyarakat yang masuk dalam kategori kaya, tetapi kekayaan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Hasil kekayaan mereka itu selalu dibagi- bagi kepada anggota masyarakatnya. Misalnya, jika seorang memanen hasil kebun, dia akan memberikan kepada kerabatnya, sehingga mereka tidak berfoya- foya dan bergaya hidup mewah.
Kini telah berubah. Orang Papua Barat lebih suka hidup bergaya dan berfoya- foya, karena Otonomi Khusus adalah khusus untuk mendapatkan uang dengan cara yang ilegal (Korupsi), maka orang akan mempunyai modal yang cukup untuk hidup mewah dan berfoya- foya.
Kita bisa lihat sekarang, banyak pejabat yang suka pulang pergi Papua- Jakarta dengan tujuan yang tidak jelas untuk menghamburkan uang di bar, diskotik, hotel sambil bermesraan dengan pramuria di hotel- hotel kelas kakap, anak- anak mereka tidak sekolah dengan baik karena semua kebutuhan terpenuhi, beli villa, banyak mobil tersusun digarasi rumah, istri badanya dihiasi dengan emas- permata sambil menyusui dan membesarkan anak- anak yang nantinya haus seks dan gila uang. Semua ini harus dinikmati selagi masih ada waktu, selagi masih hidup semuanya harus disentuh dengan rakus dan lahap.
Mereka lupa bahwa di luar masih banyak rakyat miskin yang sedang susah, susah makan, susah menyekolahkan anak, susah berobat, dan lain- lain. Mereka tidak punya rasa kasihan kepada kelompok yang lemah dan menderita ini.
Mereka beranggapan bahwa membantu orang yang menderita akan menghabiskan modal, takut terkena virus miskin, sehingga tidak bisa lagi berfoya- foya dan hidup mewah. Dengan demikian, mereka tidak dapat lagi menginjakkan kaki di Jakarta, Yogyakarta, Manado, atau piknik ke Canberra, London, Tokyo, San Francisco, dan Yerusalem (Israel). Mereka tidak mau membantu orang yang susah, karena takut kena virus miskin tadi sehingga tidak bisa dipanggil tuan. Oleh karena itu, mereka tidak akan memperhatikan orang yang menderita dalam kemewahan mereka.
Inilah salah satu penyakkit sosial yang belakangan ini marak di negeriku Papua barat, diatas kekayaan alam yang melimpah engkau yang tertindas dan menderita, sampai kapan engkau berhenti menjerit?

X. BUDAYA PROPOSALFenomena lain yang sedang gila- gilaan di Papua Barat adalah budaya proposal. Budaya ini muncul tatkala masyarakat beranggapan bahwa pusat uang adalah di kantor- kantor pemerintah, swasta maupun perusahaan- perusahaan. Hal ini berangkat dari gurunya yang selalu membagi hal- hal negatif untuk sama rasa sama rata yaitu Indonesia, bahwa pemerintah adalah pusat segalanya, sehingga masyarakat harus menerima apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah mempunyai uang, sehingga masyarakat menerima uang itu sebagai obyek pembangunan.
Berangkat dari pemikiran tersebut, dan juga orang Papua Barat sudah terlanjur malas banting tulang dan menjemur badan diterik matahari, maka jalan pintaslah yang ditempuh, tanpa mengeluarkan keringat, tidak perlu berjemur di terik matahari, dan tidak perlu bingung.
Uang akan datang cukup dengan menyusun bahasa- bahasa proposal dalam beberapa kertas. Orang hanya cukup untuk merekayasa bahasa, cukup mengatakan mau buka usaha ini atau mau membiayai kerja ini, kemudian dimasukan ke pemerintah atau perusahaan.
Sebagai contoh, dikantor bupati kabupaten Yahukimo, hampir setiap hari kita akan menemui banyak orang yang lalu lalang dan antrian panjang sambil memegang map yang berisikan proposal. Mereka datangnya juga dari berbagai latar belakang, dari masyarakat biasa, anak- anak terminal, PNS, buruh, mahasiswa, dan lain- lain. Mereka datang untuk meminta uang dengan berbagai alasan, tergantung latar belakangnya. Misalnya, mahasiswa meminta ung pendidikan, petani minta uang untuk membeli skop, PNS minta uang untuk biaya berobat, tergantung latar belakang mereka masing- masing.
Semua itu dirancang Indonesia dengan ajaran yang salah. Pemerintah Indonesia mengatakan, uang ada di tangan pemerintah, sehingga masyarakat harus dapat dari mereka. Indonesia membentuk orang Papua Barat sebagai orang yang malas bekerja dan konsumen abadi, sehingga untuk membeli barang produksi Indonesia mereka datang ke pemerintah agar bisa dapat uang.
Rupanya, budaya ini akan berlangsung lama dan tumbuh dengan pesat. Inilah salah satu penyakit sosial berupa budaya proposal yang semakin menggila di Papua Barat.

XI. KESIMPULAN
Sekarang, sangat jelas bagi kita dengan perbandingan- perbandingan yang telah saya uraikan diatas ini, di mana kita melihat budaya negatif yang tidak pernah ada atau memang ada namun tidak begitu gila- gilaan, sudah menyebar ke seluruh pelosok Papua Barat dan tertanam dalam benak hati dan memori otak setiap orang Papua Barat.
Banyak penyakit sosial yang di ekspor ke Papua Barat telah merasuki setiap insan, sehingga kini orang Papua Barat telah kehilangan pedoman hidup.
Bertolak dari ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat bukan untuk membebaskan rakyat Papua Barat dari belenggu penjajahan Belanda, tetapi malah sebaliknya kembali menjajah, Cuma bentuknya yang berbeda. Penjajahan itu bisa berganti istilah, model, dan waktu, tetapi hakekatnya adalah pengingkaran terhadap nilai- nilai kemanusiaan. Indonesia juga menerapkan penjajahan model baru di Papua Barat yang diperhalus dengan nama Developmentalime, tujuan akhir Indonesia jawaban kembali kepada orang Papua Barat sendiri.
Jika sudah jelas watak Indonesia semacam ini, Apa tindakan orang Papua Barat selanjutnya????????
Untuk pemerintah Indonesia, bila tidak ingin Papua Barat merdeka maka pemerintah bukan menuding orang Papua Barat sebagai pemberontak, separatis dan titel lain, selanjutnya diperhadapkan pada kekuatan negara (TNI/ POLRI), tetapi pemerintah Indonesia harus membuka ruang konsiliasi publik untuk mengakomodir keinginan rakyat Papua Barat dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau pemerintah menganggap bahwa orang Papua Barat separatis, pemberontak dan istilah lainnya, justru dengan cara Indonesia yang semacam inilah yang menyuburkan dan mempertebal rasa nasionalisme orang Papua Barat untuk memisahkan diri (Merdeka) dari NKRI.
***
JD.
Berburu Keadilan Di Papua Barat, Dengan perubahan dan Penambahan Seperlunya

Earning Disclaimer : Sebagian foto dalam artikel disitus ini diambil dari berbagai sumber situs Web internet untuk kepentingan ilustrasi tanpa bermaksud untuk mengkomersialisasi. Hak sepenuhnya ada di situs web sumber gambar tersebut. Sedangkan konten musik yang diposting dalam situs ini semata hanya untuk tujuan promosi. Di situs ini juga ada Spanduk dan Iklan. Jika Anda mengklik atau membeli produk tertentu melalui tautan dari situs web ini, Maka kami memperoleh sebagian kecil komisi, tanpa biaya tambahan untuk Anda.Pendapatan tersebut digunakan untuk menjaga situs web ini terus eksis. Admin

1 komentar:

terima kasih informasinya, sangat bermanfaat.

www.kiostiket.com