KONDISI SEKOLAH DASAR DI DAERAH YALIMECK

Depan SD YPK Anggruk [Dok Pribadi]

Guru- guru semua sudah meninggalkan tugas dan semua ke kota, di SD YPK Walley saya sendiri yang mengajar, kelas I- III saya mengajar pagi jam 7. 30 sampai jam 11 siang, kelas IV- VI saya mengajar dari jam 12. 30 sampai jam 4. 30.

Cuplikan diatas adalah satu pertanyaan spontan yang saya ajukan kepada salah satu guru relawan di SD YPK Walley (Saya sendiri termasuk anak didiknya dia/guru tersebut angkatan ke dua di SD YPK Walley), Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua pada pertengahan Juni tahun lalu di Wamena.
Memang saya sendiri sebagai orang yali mek, pengalaman selama di sana yang saya alami pada saat SD ( ya,,, kira- kira 200 tahun yang lalu,,,,) menunjukkan banyak guru yang seharusnya mengabdi dan mendidik, lebih “senang” meninggalkan tugas dan “melarikan” diri ke kota tanpa tujuan yang jelas, akibatnya terjadi kekosongan pengajar.
Karena ketiadaan tenaga pengajar di SD- SD yang ada di daerah yalimeck, maka guru relawan mengisi kekosongan itu untuk jadi tenaga pengajar relawan tanpa diberikan upah sepeserpun. Kebanyakan guru- guru relawan yang mengajar adalah anak- anak asli suku yali mek yang menamatkan sekolah sampai tingkat SMA atau putusan sekolah- sekolah menengah, bahkan ada sesama siswa SD yang sudah tahu membaca terlebih dahulu mengajar teman- teman dan adik- adiknya yang tidak dapat membaca dan menulis.
Di daerah suku yali mek (wilayah III), sekolah dasar (SD) yang ada kira- kira berjumlah lebih dari 12 tetapi sebagian dari sekolah- sekolah itu ditutup karena ketiadaan tenaga pengajar. Lalu nasib ratusan siswa yang punya hak untuk mengenyam pendidikan sama seperti anak- anak lain ini di kemanakan??, yang jelas nasib mereka terlantar lantaran ke’brutalan’ tenaga pengajar yang mengabaikan tugasnya.
Guru sejatinya seorang pendidik, ironisnya sesampai di kota berlomba- lomba untuk merebut suatu jabatan fungsional di pemerintahan. Jabatan yang mereka incar pun beragam, mulai dari P & P, BAPPEDA, Kepegawaian, sampai instansi lain, daerah baru (pemekaran) adalah daerah “empuk” untuk mencari kedudukan bukan dalam kapasitas sebagai seorang pengajar tetapi,,,,,,,,,,,,,,(anda yang sering mengabaikan tanggung jawab silahkan jawab). Mungkin mereka beranggapan bahwa status mereka akan “Top” dan akan dipanggil ‘tuan’ apabila mengisi suatu jabatan di dalam lembaga pemerintah (Kantor Pemda)
Dari sini kita perlu tanya. Guru tanpa tanda jasa adalah hanya simbol? Yang diharapkan anda adalah balas jasa? Nasib ratusan anak didik yang anda telantarkan anda mau bawah kemana? Apa boleh, akibat keserakahan anda, anak- anak yang anda korbankan ini boleh juga menanggung konsekuensi? Apa yang anda mau terapkan dalam pemerintahan bila mengisi/ kerja di instansi pemerintah? Hanya mendidik anak- anak setingkat SD saja anda melarikan diri dari tanggung jawab, bagaimana dalam pemerintahan?. Perlu anda pahami bahwa ini bukan soal menghitung 1,2,3 atau mengajar, tetapi di birokrasi lebih dari sekedar itu.

                                      Harus Di Revolusi, Bukan Sekedar Reformasi
Bila kita berbicara tentang reformasi yang jalannya hendak kita “luruskan”, maka untuk
Sekolah-sekolah di daerah yalimeck yang gambaran umumnya dijelaskan diatas reformasi “belum pernah terjadi”, dan sangat jelas yang diperlukan sekarang bukan sekedar reformasi tambal sulam tetapi revolusi, yaitu revolusi dalam perhatian pemerintah terhadap kondisi persekolahan dan guru yang ditempatkan di daerah yali mek, dan revolusi dalam kesadaran seluruh warga masyarakat bagaimana menjamin pendidikan yang bermutu bagi generasi anak cucu.
Pertama, Untuk menghasilkan SDM yalimeck yang berkualitas, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam menyatukan sekolah- sekolah yang ditutup ke sekolah yang sedang beroperasi (hilangkan sistem sekolah kedaerahan/semua atas nama kampungnya). SD yang layak dan bermutu harus dipusatkan di kecamatan yang murid-muridnya di”asramakan” dan penyelenggaraannya ditanggung Dinas P & P, Pemda Kabupaten.
Kedua, meskipun gaji guru di daerah pedalaman sekarang lebih dari cukup, namun perhatian terhadap kesejahteraan guru dan penyediaan bahan-bahan ajar harus dengan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan sekolah-sekolah beserta asramanya.
Ketiga, setelah itu barulah memperketat pengawasan terhadap guru- guru yang berkeliaran di kota tanpa tujuan yang jelas tadi.
Masyarakat Yalimek yang bermata pencaharian sebagai petani tradisional sulit diharapkan membayar biaya pendidikan anak-anak mereka.
Demikian dari kondisi SD- SD di daerah yali mek di kabupaten yahukimo ini kiranya harus ada revolusi dalam pendidikan dasar, tidak sekedar reformasi yang dalam kenyataan hanya dijadikan retorika politik di Jakarta dan kaki tanganya di daerah. Di daerah-daerah, terutama desa - desa/ kampung-kampung seperti yang dijelaskan ini, pemerintah daerah harus mampu mendorong terjadinya revolusi atau perubahan radikal dalam menangani dunia pendidikan termasuk penyediaan anggaran 20% dari APBD seperti yang “dianjurkan” UUD 1945 yang telah diamandemen.

SEMOGA




Advertisement
ads here

0 Comments


EmoticonEmoticon