SATU ORANG BERJAWAH DUA

SATU ORANG BERJAWAH DUA


*) James S Yohame
Pemberlakuan kembali Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Papua setelah pemberian status khusus Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua merupakan sikap nyata pemerintah Indonesia (Jakarta) yang tidak konsisten dan sangat tidak bermartabat dalam mewujudkan proses demokratisasi yang bermartabat, jujur, adil dan terbuka bagi rakyat Papua Barat.

Sikap pemerintah Indonesia ini menunjukan adanya upaya konspiratif (agenda terselubung Jakarta) untuk tetap menjadikan Tanah Papua Barat sebagai lahan/wilayah konflik ; baik konflik vertikal antar sesama penduduk asli Papua maupun konflik horizontal antara penduduk asli Papua dengan pemerintah birokrat Papua dan masyarakat pendatang (kaum pencari makan), sehingga potensi-potensi konflik yang ditanamkan memudahkan Jakarta untuk tetap menintervensi kebijakannya bagi upaya pembasmian etnis penduduk pribumi Papua (genosida) melalui berbagai program seperti Daerah Operasi Militer (DOM), pengepungan kaum pendatang terhadap penduduk pribumi Papua (Transmigrasi), penghambatan pertumbuhan penduduk asli Papua (KB), pengurangan rentang/waktu hidup penduduk asli Papua (pengiriman PSK berlebel HIV/AIDS dan penyebaran virus mematikan lainnya) dan berbagai program terselubung lainnya yang terstruktur dan sistematis Jakarta bagi dan untuk rakyat Papua.

Sehingga jelaslah bahwa tuntutan-tuntutan pemekaran wilayah provinsi, kabupaten, distrik, lurah hingga desa yang ramai dikampanyekan saat ini di Papua sesungguhnya bukan aspirasi murni rakyat Papua Barat. Dan juga, sebenarnya tuntutan pemekaran wilayah di Papua ini tidak lahir dengan sendirinya atas keinginan sepihak elit politik lokal Papua untuk mencari makan dan memperkaya diri sendiri, namun kelompok kecil elit lokal Papua ini hanyalah boneka Jakarta yang dikontrol untuk memudahkan terlaksananya program pemekaran wilayah Papua yang sejak lama telah menjadi agenda Jakarta di masa kepemimpinan rezim otoriter militeristik Soeharto di era orde baru dengan tujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Papua Barat pada dekade tahun 70-an hingga 80-an.

Namun, karena belum sempat terealisasi karena kejatuhan Soeharto tahun 1998, proyek pemekaran wilayah Papua diteruskan oleh orang nomor satu (1) partai pemenang suara terbanyak yang dipilih dan dimenangkan oleh hampir sebagian besar rakyat Papua di seluruh Tanah Papua pada pemilu 1999, Megawati Soekarnoputri dari PDIP, dengan menipu rakyat Papua dalam kampanye pemilu presiden, Megawati berjanji untuk menyelesaikan masalah Papua secara demokratis, adil, jujur, terbuka dan bermartabat. Nyatanya kebijakannya melalui PP Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Papua memakan belasan jiwa korban rakyat Papua mati sia-sia karena perang antar masyarakat pro dan kontra pemekaran wilayah Irian Jaya Tengah di Timika-Papua tahun 1999 yang mana juga didalangi oleh kepentingan elit politik lokal Papua seperti Clemens Tinal dkk.

Tidak hanya itu, Abraham Atururi, Demianus Idjie dkk (anak-anak binaan Syamsir Siregar) tak tinggal diam. Dengan proposal rahasia pembentukan provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang berisis tiga pikiran pokok utama yaitu : (1) Wilayah teritori IJB (sekitar kepala burung) merupakan tempat pertama yang dimasuki oleh pekabaran injil di Tanah Papua sehingga wilayah IJB harus dimekarkan menjadi provinsi; (2) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pertama kali berdiri di Manokwari tahun 1965, sehingga pembentukan IJB akan meredakan dan melemahkan tuntutan kemerdekaan di Papua; (3) Jika kemudian rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri, IJB secara pemerintahan dan teritori akan menjadi wilayah yang tak terpisahkan dari NKRI.

Proposal rahasia ini didukung Jakarta dengan melegalkan terbentuknya provinsi IJB walau bertentangan dan harus direstui oleh UU Otsus Papua. Tidak berhenti disitu, Jakarta juga mendukung langkah-langkah anak binaannya yang lain seperti A.P. You di Nabire untuk mendorong terbentuknya provinsi Irja Tengah yang gagal diperankan Klemens Tinal dkk di Timika, dan Yohanes Gluba Gebze yang saat ini sedang gencar memperjuangkan terbentuknya provinsi Papua Selatan. Polanya tak beda dengan IJB : A.P. You yang berdalih sebagai tokoh pejuang Papua Merdeka yang memobilisasi massa pada peristiwa Nabire berdarah, John Gluba Gebze berdalih Merauke sebagai daerah pertama di Papua yang menyatakan bergabung dengan NKRI pasca Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 dilakukan.

Kondisi ini adalah realita objektif yang saat ini terjadi di seluruh wilayah Papua Barat, dimana tuntutan pemekaran wilayah sejatinya bukan aspirasi murni rakyat Papua Barat, melainkan impian segelintir elit politik lokal Papua untuk kepentingannya memperkaya diri dan keluarganya dibanding memperjuangkan hak-hak pribumi rakyat Papua Barat. Sehingga baik pemekaran wilayah maupun otonomi khusus merupakan muka pemerintah Indonesia (Jakarta) di Papua Barat. Maka mandiri dan sejahtera diatas Tanah Air sendiri melalui pemekaran dan Otsus adalah impian kampanye kosong elit politik lokal Papua dan merupakan proses pembodohan dan penipuan terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya rakyat Papua Barat.

Lahan Subur Bagi Koruptor dan Penindasan Buat Rakyat Papua

Gencarnya tuntutan pemekaran wilayah di Papua oleh berbagai kelompok masyarakat tidak terlepas dari dukungan segelintir elit politik lokal Papua yang ingin mewujudkan kepentingannya memperkaya diri sendiri. Selain itu, tidak adanya sumber atau cela untuk mencuri uang rakyat di kabupaten induk dan tidak mendapatkan posisi dan peran strategis dalam jabatan birokrasi mendorong elit-elit politik lokal berupaya untuk menciptakan lahan atau sumber untuk memperkaya diri yang tidak membutuhkan kerja keras. Berkolaborasi dengan kaum pemilik modal (kaum pendatang), para elit lokal Papua tersebut menipu dan membeli dukungan rakyat untuk kampanye pemekaran wilayah dengan menggunakan uang pinjaman dari para pemilik modal tadi. Dapat dipastikan, jika perjuangan pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten direstui Jakarta, tak lama kemudian lahirlah koruptor-koruptor baru di wilayah kekuasaannya masing-masing, juga yang diuntungkan adalah pemilik modal (kaum pendatang) sebagai balas budi bantuan pinjaman modal saat awal kampanye penipuan terhadap rakyat melalui pemberian proyek-proyek pembangunan dengan skala dana yang besar dan tanpa akurasi perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan rakyat.

Hal konkrit dapat dilihat pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran (TA) 2004-2005, pengeluaran diluar penghasilan Bupati dan Jajarannya serta pimpinan dan anggota DPRD (dana operasional, kelancaran tugas dan uang sidang) yang nyatanya merugikan dan tidak menyentuh kepentingan rakyat Papua terjadi di beberapa kabupaten pemekaran baru seperti : Kab. Tolikara (Rp. 2,56 Milyar), Kab. Mappi (Rp. 1,51 Milyar), Kab. Boven Digul (Rp. 1,50 Milyar) dan Kab Kerom (Rp. 1,86 Milyar). Sehingga berbagai kasus yang kemudian muncul seperti kelaparan di Yahukimo yang berakibat 55 warga sipil meninggal dunia, tingginya angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Asmat, minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan masyarakat lainnya yang belum memadai di seluruh kota dan kabupaten induk maupun kota dan kabupaten pemekaran baru memang bukan menjadi perhatian dan tujuan pemekaran wilayah dilakukan. Pemekaran wilayah di Papua; provinsi, kabupaten, distrik, lurah hingga desa hanya akan memunculkan lahir dan berkembang biaknya para koruptor-koruptor baru dan menjadi penindas-penindas baru bagi rakyat di Papua Barat.

Lahan Empuk Bisnis Militer (TNI/Polri) dan Dominasi Kaum Pendatang

Pemekaran wilayah di Papua tidak hanya akan menguntungkan segelintir elit politik lokal Papua yang hendak memperkaya diri, tetapi juga merupakan lahan yang potensial bagi kesuburan dan perkembangnya bisnis militer (TNI/Polri) dan tempat bagi kaum pendatang yang ingin memperkaya diri. Bersamaan dengan pemekaran wilayah, militer dengan sendirinya akan memekarkan diri dengan terbentuknya Kodam, Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa baru tanpa persetujuan dan restu dari UU Otsus Papua, sehingga bisnis kotor TNI/Polri akan mudah untuk berkembang seperti lokalisasi, tempat penggelembungan bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya, pembackingan terhadap perusahaan pencuri kayu dan bisnis kotor lainnya yang di semua tempat tersebut didominasi oleh kaum pendatang.

Selain itu, pemekaran struktur teritorial militer juga didanai oleh APBD daerah setempat sehingga sebagian anggaran rakyat dipakai untuk membiayai untuk keperluan militer melaksanakan tugas negara untuk mengintimidasi, teror dan menindas rakyat sipil yang dianggap melanggar hukum negara serta tugas melindungi masyarakat pendatang yang dibuang ke Papua melalui program transmigrasi yang merupakan agenda Jakarta. Maka, pemekaran wilayah hanya akan memudahkan penguasaan tanah-tanah masyarakat pribumi oleh kaum pendatang (trans) dan terjadinya dominasi di berbagai sektor oleh kaum pendatang terhadap penduduk pribumi Papua.

Penulis adalah Mahasiswa Pada Salah Satu Institut Di Jakarta
Earning Disclaimer : Sebagian foto dalam artikel disitus ini diambil dari berbagai sumber situs Web internet untuk kepentingan ilustrasi tanpa bermaksud untuk mengkomersialisasi. Hak sepenuhnya ada di situs web sumber gambar tersebut. Sedangkan konten musik yang diposting dalam situs ini semata hanya untuk tujuan promosi. Di situs ini juga ada Spanduk dan Iklan. Jika Anda mengklik atau membeli produk tertentu melalui tautan dari situs web ini, Maka kami memperoleh sebagian kecil komisi, tanpa biaya tambahan untuk Anda.Pendapatan tersebut digunakan untuk menjaga situs web ini terus eksis. Admin

1 komentar:

Nathaniel Separatis Papua delete 9 September 2009 11.55

Pace ko mantap, tapi hati2, jangan terlalu publikasikan. ade ko pu kegiatan LPM bagemana, berjalan lancar ato tidak. kaka ada perlu sedikit jadi nanti pas libur baru kaka kontak. Selamat perjuang adik, kritik orang2 di kampus lewat tulisanmu itu. kaka bangga punya ade sekritis kamu. Hormat.

Nathaniel Separatis Papua.